Dukung Proyek Kereta Bandara Soetta, Izin Pemindahan Pabrik Dipermudah

proyek kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta - metro.sindonews.com

TANGERANG - Dukungan daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dari pabrik yang terkena dampak Internasional Soekarno-Hatta saat ini bersifat mendesak. Pasalnya, dukungan tersebut diperlukan agar target kereta Soekarno-Hatta yang diharapkan rampung September 2017 mendatang bisa terealisasi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, (PT KAI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pelaksana proyek, Bappeda Kota Tangerang, dan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, bertemu untuk membahas dukungan mengenai proyek kereta Bandara Soetta. Dari hasil pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua pemerintah sepakat untuk memberikan dukungan mengingat pengerjaan proyek sudah mencapai batas akhir.

“Inti pertemuan tersebut adalah untuk mengecek progress kereta Bandara Soekarno-Hatta karena ada laporan dari PT KAI bahwa ada kendala pemindahan pabrik,” jelas Kabid Perencanaan, Sarana, dan Prasarana Bappeda Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono. “Sebenarnya, kalau dari PT KAI, semua (ganti rugi) sudah dibayar.”

Setelah pembayaran rampung, Ruta melanjutkan, seharusnya secara fisik PT KAI sudah bisa masuk, tetapi pabriknya masih belum dipindah. Pemindahan pabrik yang terkena proyek ini memang memerlukan waktu, terlebih para pemilik perusahaan harus membangun terlebih dulu pabrik mereka dan mengurus lagi mengenai perizinan perusahaan.

“Jadi, sebetulnya para kepala daerah diundang untuk dimintai komitmennya, diminta agar mempermudah perizinan,” sambung Ruta. “Intinya adalah mengenai deadline. Dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, pabrik-pabrik tersebut sudah harus dipindah dari lokasi (proyek) sehingga PT Waskita bisa bekerja karena mereka ditargetkan akhir September 2017 harus rampung.”

Saat ini, ada lima pabrik yang terkena proyek pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Untuk pabrik yang belum pindah, PT KAI meminta kepada Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang agar melakukan pengawalan perizinan sehingga pemindahan dapat segera dilakukan dan pembangunan dapat dilanjutkan.