Meski sejumlah pakar menilai bahwa proses kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masih banyak kekurangan, namun proyek kereta cepat yang menghubungkan Bandung-Jakarta akan tetap berjalan. Rencananya, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta akan dilakukan pada tanggal 21 Januari mendatang.
“Apa perlu kita buru-buru mengesahkan Amdal ini hanya untuk kepentingan administrasi?” ujar Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Widodo Sambodo, dalam rapat teknis di Jakarta, Senin (18/1). “Kalau tujuan teknis, ada banyak sekali catatan dari saya. Teknologi yang akan dibangun ini apa? Tipe konstruksi kereta api cepat juga harus diperhatikan.”
Ditambahkan Widodo, di jalur tersebut, juga ada waduk untuk PLTA dan irigasi. “Itu belum dijelaskan juga dalam Amdal. Kalau di Walini dibangun, catchment area akan terganggu. Air ke Jatiluhur (bendungan) dari Citarum juga akan terganggu,” imbuh Widodo.
“Jika sudah begitu, Karawang yang sebagai lumbung padi juga akan terganggu,” sambungnya. “Sebab, Walini merupakan sumber air pertanian. Jika PLTA terganggu, bisa saja pasokan listrik sama-sama terganggu.”
Menurut Widodo, proses Amdal seharusnya lebih teliti. Minimal dalam dua musim hingga bisa diteliti dampaknya saat terjadi kemarau maupun penghujan. “Jadi, syarat data harus lengkap. Data sosial, ekonomi, teknis kegiatan maupun teknis ekologis. Kimia, flora, fauna, hidrologis, geologi, lingkungan harus lengkap,” tegas dia.
Selain itu, ditambahkan Widodo, teknologi yang akan digunakan kereta cepat juga belum jelas. Apakah akan menggunakan kecepatan 300 km, 200 km, atau 100 km per jam. “Sebab, keputusan kecepatan kereta juga akan berpengaruh pada sarana dan prasarana yang tiap kecepatan jelas berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT KCIC (PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina), Hanggoro Budi Wiryawan, mengatakan bahwa beberapa tahapan sudah dilalui, termasuk studi oleh pihak Jepang, Prancis, dan Tiongkok tentang kebutuhan transportasi darat kereta api untuk mengurangi kepadatan jalur udara. Rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat juga telah keluar, meski masih ada beberapa izin yang harus diselesaikan.
Jalur kereta cepat Bandung-Jakarta rencananya akan terdiri dari empat stasiun dan satu depo dengan jalur sepanjang 140,900 km. Proyek tersebut dipegang oleh konsorsium Indonesia yang menguasai 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yang memegang 40 persen saham.
