Ini Aturan Baru Naik Kereta Api Jarak Jauh Selama PPKM Darurat Jawa-Bali

Eva Chairunisa, Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta - www.tribunnews.com
Eva Chairunisa, Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta - www.tribunnews.com

akhirnya menerapkan kebijakan PPKM Darurat mulai tanggal 3-20 Juli 2021 mendatang. Kebijakan PPKM Darurat ini diambil setelah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia selama beberapa minggu terakhir. PT Indonesia (KAI) sebelumnya masih menunggu ketentuan mengenai operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) untuk keberangkatan dari Jakarta.

“Saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menunggu detail pengaturan operasional dan aturan perjalanan Kereta Api (KA) Gugus Tugas Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan,” kata Kahumas PT KAI DAOP 1 Jakarta, Eva Chairunisa, Kamis (1/7), seperti dilansir Okezone.

Di samping itu, PT KAI pun berkomitmen dalam mendukung seluruh upaya dan langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. “KAI berkomitmen akan mendukung seluruh upaya dan langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Adapun sepanjang masa pandemi, untuk mencegah penyebaran Covid-19, PT KAI Daop 1 secara konsisten menerapkan protokol yang ketat khususnya untuk pemberangkatan KAJJ dan pola operasional KA,” jelas Eva.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa ada aturan baru untuk para pelaku perjalanan dalam implementasi PPKM Darurat tanggal 3-20 Juli 2021. Berbeda dari sebelumnya, dalam aturan kali ini para pelaku perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin. “Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan jarak jauh, seperti pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama,” ujar Luhut, Kamis (1/7), seperti dilansir JPNN.

Selain itu, untuk pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat juga harus menunjukkan hasil negatif dari tes PCR H-2 sebelum penerbangan. Tetapi, untuk pelaku perjalanan bus dan kereta api dapat menggunakan tes antigen H-1 dengan hasil negatif. Luhut juga mengimbau masyarakat untuk tetap memakai dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Selain itu, tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. “Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dilakukan,” tandas Luhut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*