Dana PSO Kereta Api Indo Capai Rp 1,5 Triliun

KA Gajayana

JAKARTA- melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan kewajiban pelayanan publik () untuk Indonesia pelayanan kelas sebesar Rp 1,52 triliun pada tahun 2015.

Penetapan public service obligation (PSO) ini berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.SP DIPA-999.07.1.957337/2015 dan Peraturan Menteri (Permen) No.5 tahun 2014.

PSO tahun ini tercatat naik sekitar Rp240 miliar dari Rp1,22 triliun pada tahun 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM).

“PSO ini ditandatangani hari ini , setelah DIPA ditetapkan per 31 Desember,” ungkap Dirjen Kereta Api Hermanto Dwiatmoko saat konferensi pers di Kantor Kemenhub Jakarta seperti dikutip .com.

Menurut Hermanto, penandatanganan kontrak PSO untuk kereta api Indo tahun ini lebih cepat dari tahun lalu. Namun, PSO ini akan mengalami amendemen setelah revisi PP No.6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun Hermanto mengatakan bahwa proposal pengajuan revisi ini masih belum disahkan oleh Presiden dan masih berada di tangan Sekretariat Negara (Setneg). Dana PSO terbesar ditetapkan untuk kereta api listrik (KRL) yang mencapai Rp 754,23 miliar untuk program anggaran 2015. Angka tersebut naik 14,96 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp 656,07 miliar. Dana PSO terbesar lainnya yaitu untuk kereta api (KA) jarak dekat yang naik dari Rp 274,69 miliar menjadi Rp 464,47 miliar pada 2015.