JAKARTA – Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terkait penghapusan pajak untuk angkutan umum massal demi meningkatkan kapasitas transportasi massal, secara lisan telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.
Meski hingga saat ini belum ada persetujuan tertulis daei pemerintah pusat, namun kebijakan tersebut sangat diharapkan. Dengan tujuan dapat meringankan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan angkutan massal seperti bus Transjakarta dan bus sedang.
“Secara lisan, saya sudah mendapatkan jawaban. Pusat akan memberi pajak nol persen untuk pembelian angkutan umum massal. Memang, dari pemerintah pusat yang sudah memberikan persetujuan itu,” ungkap Jokowi pada jpnn.com, tanpa menyebutkan asal persetujuannya tersebu.
Saat ini, Jokowi mengaku masih menunggu jawaban tertulis terkait permintaannya tersebut. Apalagi pemerintah pusat sebelumnya juga telah memberlakukan pajak nol persen untuk mobil murah ramah lingkungan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta ini telah melayangkan surat permintaan pajak nol persen untuk pembelian angkutan massal. Saat ini untuk pengadaan bus gandeng Transjakarta dapat mencapai Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per unit.
“Diharapkan, dengan adanya pajak nol persen bisa lebih meringankan beban Pemprov DKI. Sehingga armada yang dibeli bisa lebih banyak, dan angkutan umum yang layak bisa segera terwujud,” imbuh Jokowi.
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang akrab disapa Ahok mengatakan, berlakunya pajak tinggi saat ini mengakibatkan pengadaan bus terhambat.
“Kalau kita mau bicara transportasi massal Metromini, Kopaja, Kopami, orang sulit meremajakan mobilnya. Masalahnya, mau impor mobil sedang itu kena pajak 40 persen. Yang bus Transjakarta kena pajak 10 persen,” jelas Ahok.
Bukan hanya masalah pajak bus yang cukup tinggi, Ahok juga sempat menyindir masalah transportasi kereta api. Menurutnya, untuk pembelian gerbong kereta api, pemerintah pusat tidak pernah memberikan bantuan dana. Ahok juga menyarankan, pemerintah pusat seharusnya dapat membantu pembuatan loop line kedua kereta api.
“Dan tambahin modal dong ke kereta api untuk pengadaan di ibu kota. Kan bisa saja secara khusus ada dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), itu belum pernah turun,” ujar Ahok.
Selain itu, Ahok juga menyampaikan behwa jika benar pemerintah pusat ingin membantu mengatasi kemacetan, sebaiknya pajak impor bus dikurangi. Dengan begitu, diharapkan harga bus bisa lebih murah.
“Jangan sampai karena alasan industri dalam negeri belum siap kita korbankan penumpang. Kasih saja dulu insentif pajak, mobil murah saja bisa dapat pajak 0 persen,” tegasnya.
