Kemenhub Batasi Kapasitas Penumpang KRL Hanya Boleh 32%

Ilustrasi : Calon penumpang kereta api - www.antaranews.com

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan aturan baru lewat Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri dengan Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE terbaru itu Kemenhub mengatur api (KA) antarkota, kereta rel listrik KRL), dan KA lokal perkotaan.

“Untuk aturan kapasitas KA antarkota maksimal hanya boleh diisi oleh 70 persen,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Kamis (21/10), seperti dilansir Kompas. “Sedangkan untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi maksimal adalah 32 persen untuk kereta rel listrik atau KRL, dan maksimal 50 persen untuk lokal perkotaan,” imbuhnya.

Pihak Kemenhub juga menerbitkan aturan baru tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri melalui transportasi udara, darat, dan laut. Hal ini menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 21 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada Masa Pandemi.

Khusus pada moda transportasi udara, kapasitas penumpang diizinkan lebih dari 70 persen. Tetapi, penyelenggara angkutan udara wajib menyediakan 3 baris kursi untuk area karantina bagi penumpang yang bergejala Covid-19. Sedangkan, kapasitas terminal ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal.

Kemudian, pada transportasi darat, pembatasan penumpang di daerah PPKM level 3 dan 4 maksimal 70 persen. Sedangkan untuk daerah dengan kategori PPKM level 1-2 kapasitas penumpang diperbolehkan 100 persen. Untuk transportasi laut di wilayah PPKM level 4 kapasitas maksimal 50 persen, daerah level 3 kapasitas maksimal 70 persen, dan 100 persen untuk daerah level 1 dan 2.

Adita juga meminta seluruh operator dan sarana prasarana transportasi untuk melakukan sosialisasi pada calon penumpang terkait aturan baru ini. “Diminta kepada operator untuk menerapkan ketentuan ini secara konsisten sekaligus melaksanakan pengawasan dalam hal penerapan protokol kesehatan, baik itu di lokasi sarana maupun prasarana, dan juga tentunya pengawasan terhadap protokol kesehatan oleh para penumpang,” paparnya.