Kemenhub Kucurkan Dana Perawatan Rp 1,1 Triliun untuk Kereta Api

Penandatanganan kontrak IMO
Penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tahun 2019 dengan PT KAI - www.merdeka.com

– Kementerian Perhubungan () melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan penandatanganan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tahun 2019 dengan (KAI). Adapun besaran IMO 2019 yang disepakati sebesar Rp 1,108 triliun, bersumber dari APBN.

“Untuk Tahun 2019 nilai kontrak IMO sebesar Rp 1.108.959.355.970 yang pembiayaannya bersumber dari APBN,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Danto Restyawan di Kemenhub, Jumat (4/1), seperti dilansir Kompas.

Lebih lanjut Danto memaparkan bahwa ini dialokasikan untuk perawatan jalur , , kereta api dan perawatan fasilitas operasi kereta api. Sementara itu, pekerjaan pengoperasian prasarana perkeretaapian meliputi pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, pengaturan langsiran, pemeriksaan dan penjagaan rel, , terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga, pelumasan wesel dan pintu perlintasan, serta pekerjaan K3.

“Penandatanganan kontrak IMO pada tahun 2019 ini merupakan yang kelima kalinya, sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 lalu. Kontrak IMO ini berlaku dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2019,” jelas Danto.

Proses penandatanganan kontrak ini juga disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi menuturkan, pembiayaan untuk pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) ini adalah upaya pemerintah menjaga keandalan, keamanan, dan keselamatan dari pengoperasian prasarana perkeretaapian. “Hari ini kita tanda tangan ada IMO, itu perawatan. Saya sengaja saksikan saya beri masukan ke tim saya ini satu layanan pada masyarakat banyak,” ujar Budi.

Budi mengakui jika nilai kontrak IMO tahun ini memang lebih rendah dari tahun 2018 lalu sebesar Rp 1,3 triliun. Namun pemerintah tetap mendukung lewat infrastruktur perkeretaapian. “APBN ditujukan untuk hal lain. ada policy yang integrated dari kami. Uang yang lain kita akan pakai untuk bangun Jakarta- Surabaya, bangun tempat yang lain,” katanya.

Ia mengharapkan, dengan adanya keseriusan dan komitmen terhadap perawatan, maka ke depannya kereta api bisa menjadi yang semakin diminati oleh masyarakat. “Kereta Api sangat dibutuhkan masyarakat. Walau itu perintis itu harus perform. Saya yakin PT Kereta Api bisa melakukan itu asal ada keinginan untuk melayani,” ujar Budi.