Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong kereta api untuk menggunakan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Penggunaan LNG ini diharapkan dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apabila berhasil, maka Indonesia akan jadi negara kelima di dunia yang memanfaatkan LNG untuk mengoperasikan kereta api.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pertamina (Persero) sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pemanfaatan LNG untuk bahan bakar kereta api sejak tahun 2015 lalu. Pihak BPH pun mendorong supaya kesepakatan tersebut bisa segera diimplementasikan, terlebih karena selama ini kedua belah pihak menurutnya saling menunggu kesiapan masing-masing.
“Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api perlu segera diwujudkan untuk mengurangi subsidi BBM,” jelas Ifan, Rabu (11/11), seperti dikutip dari laman resmi BPH Migas. Ifan menambahkan, KAI masih memperoleh alokasi BBM bersubsidi sebesar 240 ribu kiloliter (KL) tahun 2020 ini. Dengan selisih harga solar bersubsidi dan non-subsidi sebesar Rp5 ribu per liter.
Ifan menilai, akan ada potensi penghematan anggaran negara hingga Rp1,2 triliun apabila bahan bakar kereta api diganti dengan LNG. Sebagai gambaran, harga LNG hanya sekitar USD5 per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMBTU). Harga tersebut terpaut jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga BBM yang sekitar USD15-USD20 per barel. “Inilah salah satu tugas BPH Migas untuk efisiensi energi nasional,” terang Ifan.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sarana PT KAI Azahari mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan uji coba Diesel Dual Fuel (DDF) LNG sebagai bahan bakar kereta api tahun 2016 dan 2017. Pada saat pengujian dinamis, peralatan instalasi tak mengalami kendala selama beroperasi, tak ada kebocoran atau kerusakan. Namun pada pengujian terakhir di Balai Yasa Yogyakarta, diketahui bahwa efisiensi penggunaan DDF LNG lebih rendah dari solar murni.
“Waktu uji coba hasilnya cukup bagus, tapi setelah itu penyediaan atau suplai gas tidak siap. Jika itu dipakai dengan ketidaksiapan suplai LNG, jatuhnya menjadi mahal,” jelas Azahari. Sayangnya, usai uji coba rupanya rencana diversifikasi bahan bakar ke LNG masih belum ada kelanjutan. Ia juga berharap inisiasi BPH Migas yang melibatkan Pertamina Group dapat melanjutkan rencana itu.
