PALANGKA RAYA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama elemen mahasiswa melakukan demonstrasi menolak keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membangun rel KA batubara sepanjang 425 kilometer untuk megangkut batubara.
“Pembangunan rel KA kalau tidak dipertimbangkan secara matang akan mempengaruhi dari aspek lingkungan hidup di masa yang akan datang,” jelas Direktur Walhi Arie Rompas.
Puluhan pendemo yang mengatas namakan dirinya aliansi penolak KA batubara Kalteng terdiri dari Walhi, Aman Kalteng, SOB, Mitra LH Kalteng, BEM UNPAR, FMN, GMNI, LMMDD-KT, TDU Kalteng, BPAN Kalteng, JPIC Kalimantan dan YBB Kalteng.
Aliansi tolak KA Batubara ini menganggap rel ini akan mengancam ketersediaan air di daerah aliran suangai (DAS) Barito dan DAS Mahakam. Rel KA Batubara ini dikhawatirkan pula dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan ekologi seperti banjir, sedimentasi serta abrasi sungai-sungai kecil.
“Bisa merusak bentang alam dan terputusnya rantai ekosistem di wilayah pembangunan tambang maupun jalur jaringan kereta api. Bahkan akan membebani anggaran dari aspek biaya pemulihan ekologi dan penanggulangan dampak bencana,” kata Direktur Walhi kepada Antara.
Ari sebagai wakil dari aliansi tolak KA Batubara Kalteng menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak Pemprov belum meminta pihaknya untuk memberi pertimbangan berbagai aspek positif maupun negatif atas pembangunan rel ini.
Karena hal ini, pohaknya berencana akan mengundang gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang terkait pembangunan ini.
“Kami ingin pendapat semua masyarakat bisa didengarkan, agar saling menguntungkan. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan sejak tahun 2010 hingga saat ini, rencana pembangunan rel KA itu belum pernah mengundang kami untuk dimintai pendapat,” kata Direktur Walhi Kalteng.
