JAKARTA – Proyek pembangunan moda transportasi umum yang berupa Monorel mendapat perhatian khusus dari pemerintah DKI Jakarta. DPRD DKI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monorel agar pembangunan monorel tersebut tidak mandek di tengah jalan lagi.
Pembentukan Pansus ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwaksana. Menurut Tri, pembentukan Pansus Monorel tersebut bertujuan agar proyek Monorel tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Dari aspek pembiayaan, kami perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD bila pengerjaan proyek ini gagal dilakukan pihak swasta. Proyek ini kan tidak ditender, dan sama sekali tidak meminta persetujuan dari DPRD DKI,” kata Tri kepada detikcom, Selasa (16/7/2013).
Tri juga mengatakan, pembentukan pansus ini merupakan pelajaran dari pengalaman proyek monorel di negara lain. Di beberapa negara pembangunan megaproyek monorel berakhir menggunakan uang kas negaranya.
“Kami melihat, di kota lain seperti Kuala Lumpur di Malaysia dan Sidney (Australia), monorel akhirnya diambil pemerintah. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan monorel. Nah, jangan sampai monorel dibangun menggunakan APBD,” imbuhnya.
Nantinya, tugas Pansus Monorel akan fokus pada tiga hal utama yaitu legalitas, pembiayaan dan operasional.
“Karena, dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030,” katanya lagi.
Saat ini pihaknya juga menyoroti rencana Pemprov yang memilih kereta buatan negeri Cina untuk diaplikasikan di Jakarta. Menurut pendapatnya lebih baik menggunakan kereta buatan dalam negeri, mengingat keadaan negara yang saat ini sedang krisis finansial.
“Yang kami pertanyakan kenapa pilih produk Cina? Negara lagi krisis begini, sebaiknya menggunakan produk dalam negeri saja. Supaya ada income yang masuk, pajak masuk dan membuka lapangan pekerjaan baru,” tegasnya.
