Pembebasan Lahan Jadi Rintangan Megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Meski perjanjian konsesi sudah ditandatangani oleh perwakilan Kementerian Perhubungan () dengan PT Indonesia () pada Rabu (16/3) lalu, namun megaproyek kereta cepat yang menghubungkan -Bandung masih menyisakan masalah. Pembebasan lahan menjadi hal yang harus segera dirampungkan jika ingin ini selesai pada seperti rencana semula.

Direktur KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan, mengungkapkan bahwa sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana kereta cepat sudah menjadi milik operator Marga dan perusahaan Perkebunan Nusantara VIII. “Lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini seluas 600 hektar yang bisa menghabiskan biaya sekitar Rp3 triliun. Kami masih dalam proses (pembebasan lahan),” ujar Hanggoro.

Selain itu, masalah pembebasan lahan juga datang dari TNI AU. Seperti diketahui, pihak TNI AU menolak penggunaan kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk stasiun kereta cepat. “Nanti akan ada mediasi dari Kementerian Pertahanan. Kami berharap segera ada solusi,” sambungnya.

Sebelumnnya, setelah sempat tertunda selama dua bulan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menemui sedikit titik terang usai Kemenhub dan KCIC menandatangani konsesi perjanjian. Dalam konsesi itu, Kemenhub menyetujui kecepatan tertinggi kereta nantinya tidak boleh melebihi 250 km/jam. Selain itu, tidak ada stasiun yang dibangun dalam jarak 25 km dari stasiun milik KCIC. Di sisi lain, proyek ini sendiri sudah harus pada 31 Mei 2019 mendatang.

Izin konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan akan terbit pada Jumat (18/3), yang mencakup pembangunan sepanjang 5 km dari total 142 km. “Dokumen lebih lanjut akan kami sampaikan pada bulan April mendatang,” pungkas Hanggoro.