Pemerintah Indonesia Tidak Menjamin Megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Megaproyek - disebut murni business to business. Jadi, tidak ada peran serta negara atau dalam tersebut.

“Pokoknya, tidak ada peran serta pemerintah di proyek tersebut,” tegas , Ignasius Jonan. “Baik dalam bentuk jaminan atau pembiayaan lainnya.”

Pendapat Jonan ditegaskan kembali oleh Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko. Menurutnya, di dalam poin perjanjian konsesi, Kemenhub jelas menyebutkan pihak Indonesia tidak akan memberikan jaminan.

“Apabila terdapat kegagalan dalam dan pengoperasian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab ,” jelas Hermanto. “Pemerintah Indonesia tidak membiayai.”

Di sisi lain, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini belum boleh dilakukan karena izinnya belum lengkap. Ada dua hal penting yang belum dipenuhi PT Kereta Cepat indonesia Cina (KCIC) selaku pengembang. Pertama, mengenai perjanjian konsesi. Kedua, mengenai izin pembangunan, khususnya laporan analisis hidrologi dan hidrolika.

Menurut Jonan, selama izin-izin tersebut belum dipenuhi, maka proyek kereta cepat tidak akan bisa dilakukan sampai kapan pun. Pasalnya, hal ini menyangkut keselamatan. “Saat ini perjanjian konsesi sedang diproses. Detail-detailnya sedang dinegosiasikan,” jelasnya.

Proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung rencananya dibangun di atas jalur sepanjang 142 km. Groundbreaking proyek itu sendiri sudah dilakukan pada tanggal 21 Januari lalu oleh Presiden Joko Widodo.