Pemerintah Mulai Bangun Jalur Kereta Api Papua Tahun 2015

JAKARTA – Mulai tahun depan, akan memulai pembangunan di Propinsi paling Timur Indonesia, Papua. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden (Jokowi) saat melakukan teleconference dengan para kepala daerah dari wilayah Papua dan Maluku.

“Pembuatan studi mengenai jalur api di Papua akan kita mulai tahun depan. Semuanya harus membantu agar studi selesai dan bisa dilaksanakan pembangunan jaringan di Papua. Studi mulai tahun depan selama enam bulan. Lalu langsung mulai,” kata Presiden Jokowi di Situation Room, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (8/12) seperti dikutip Tempo.co.

Jokowi menganggap pembangunan jalur kereta api di Papua merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya sarana kereta api, komoditas dari pelabuhan dapat lebih mudah didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di daratan yang lebih tinggi.

“Ini untuk menjawab. Sampai di pelabuhan, untuk dibawa ke atas harus menggunakan jalur kereta api,” katanya.

Jokowi mengatakan dalam studi pembangunan kereta api akan dilakukan selama enam bulan yang kemudian langsung dilanjutkan dengan pembangunan demi meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

“Paling tidak studinya enam bulan selesai dan dilanjutkan pembangunannya,” ujar Jokowi.

Presiden juga meminta agar bandar udara yang ada di Biak bisa kembali diaktifkan tahun 2015. PT Angkasa Pura I menjadi pihak yang ditugaskan untuk mengaktifkan kembali tersebut.

“Selain itu, pelabuhan-pelabuhan yang berkaitan dengan tol laut juga harus diaktifkan,” lanjutnya.

Jokowi juga mendorong pertumbuhan industri di Papua Barat seperti industri semen dan pengembangan produk kayu. Jokowi menekankan pentingnya hubungan antarpulau agar arus barang dan tidak terhambat.

Dalam telekonferensi tersebut, Jokowi didampingi beberapa menteri diantaranya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, perwakilan kepala daerah wilayah Indonesia timur diwakili oleh Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Empat provinsi tersebut merupakan peserta dalam Musrenbang Regional yang dipimpin Kepala Andrinof Chaniago.