BANDUNG – Pemprov Jabar siap ikut andil dalam pengaktifan kembali jalur KA Banjar – Pangandaran – Cijulang yang lama tidak digunakan. Untuk hal ini Pemprov Jabar masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai pengaktifan kembali Jalur KA Banjar ini. Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar yang menegaskan hal tersebut.
“Dalam pembicaraan (reaktivasi jalur KA tersebut), tapi tentu kewajiban dan kewenangannya tidak ada pada Pemda. Adanya pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan PT KAI,” jelasnya kepada suaramerdeka.com.
Pengaktifan kembali jalur KA yang merupakan peninggalan kolonial Belanda ini diyakini akan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut, apalagi Pangandaran adalah kabupaten yang belum lama ini terbentuk.
Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya siap terjun dalam pengelolaan jalur tersebut melalui BUMN. Hal ini karena didasarkan UU perkeretaapian yang dapat membuka peluang dari Pemda dan swasta yang ambil bagian dalam bisnis KA.
“UU Perkeretaapian memungkinkan Pemda bisa masuk. Insya Allah, kita akan masuk melalui BUMD kita. Ini supaya ada kepemilikan dan rasa memiliki,” katanya.
Untuk hal ini pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Ditjen Perkeretaapan dan PT KAI agar proyek revitaslisasi pengaktifan jalur KA Banjar ini dapat segera diwujudkan.
“Kita terus berjuang bersama PT KAI bersama Ditjen untuk memperbaiki, karena Pemda bisa ikut dalam pengoperasian kereta api,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Ignasius Jonan, Dirut PT KAI telah melayang surak reaktivasi jalur KA Banjar kepada pemerintah. Namun respon dari pemerintah melali Ditjen Perkeretaapian terkesan lambat.
