GRESIK – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mengaktifkan jalur rel kereta api (KA) di Kota Gresik. Ini untuk mendukung kemudahan angkutan logistik dari Surabaya menuju Pelabuhan Gresik serta pusat industri. Namun rencana ini bakal menggusur ratusan rumah yang didirikan di atas jalur rel KA di sepanjang Jalan Harun Tohir, Kebungson dan Sidorukun.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi. Menurut Wahid, saat ini pemprov bersama dengan PT KAI Daops VIII sedang mengventarisir jalur rel di Gresik, khususnya yang menuju Pelabuhan Gresik.
“Dengan aktifnya jalur kereta api yang menuju maupun dari pelabuhan maka membuat pendistribusian atau pengirimanbarangbisalancardanmeminimalkan keterlambatan,” ujar Wahid yang juga Pj Bupati Lamongan ini. Diakui, rel KA menuju Pelabuhan Gresik merupakan warisan kolonial Belanda. Saat itu, Belanda menggunakan jalur rel untuk mengangkut logistik dari Pelabuhan Gresik menuju Surabaya dan sebaliknya.
“Belanda sudah meninggalkan perencanaan transportasi dengan baik. Tapi saya tidak tahu mengapa tidak dimanfaatkan. Makanya sekarang kami reaktivasi lagi agar proses transportas berjalan lancar,” tandasnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Andhy Hendro Wijaya menyatakan, siap membantu Pemprov Jatim dan PT KAI Daops VIII untuk menginventarisir rel KA di Gresik. “Kami sangat mendukung langkah tersebut, sebab, dengan hidupnya jalur kereta api menuju pelabuhan otomatis akan meningkatkan sendi perekonomian di Kabupaten Gresik,”ujarnya.
Kendati demikian, ada permasalahan yang cukup besar dihadapi pemerintah. Sebab, pada jalur kereta api menuju pelabuhan Gresik melintasi Kecamatan Gresik dan Kebomas. Untuk wilayah Kecamatan Kebomas melintas di Desa Karang Kiring dan Indro. Sementara untuk Kecamatan Kota rel melintas di Kelurahan Sidorukun, Desa Pulopancikan, Kelurahan Bedilan, Kebungson, Kemuteran, Pekelingan, Lumpur, Kroman dan Kelurahan Tlogopojok.
“Jumlah bangunan yang menempati lahan PT KAI ada lebih dari 1.000 bangunan dan dua lembaga pendidikan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang matang,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Pulopancikan, Sugiharto saat dikonfirmasi terkait hal ini mengaku, sudah mengetahui rencana tersebut sejak lama. Namun dirinya belum mendapatkan informasi resmi dari PT KAI.
“Informasinya sudah lama kami dengar, namun resminya dari PT KAI belum kami terima. Sedangkan warga Desa Pulopancikan yang rumahnya ada di lahan milik PT KAI ada sekitar 200 KK,”ujarnya. Kendati demikian, Lurah Pekelingan, Muslik mengatakan hal berbeda.
Dia mengaku sudah mendapatkan sosialisasi mengenai hal ini dari PT KAI Daops 8 sejak satu tahun yang lalu. Bahkan sosialisasi tersebut dikuatkan dengan surat edaran PT KAI tanggal 30 Agustus 2014. “Kami sudah mendapatkan informasi ini sejak satu tahun yang lalu. Memang ada beberapa warga yang menentang, namun juga banyak yang pasrah dan menyadari lahan yang mereka tempati adalah milik negara,”terangnya.
Terpisah, Mat Nai, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Pulopancikan berharap sebelum melakukan pembebasan, agar pemerintah menyiapkan lahan relokasi. “Kami juga berharap mendapatkan ganti rugi dari proses pembebasan lahan tersebut. Sebab, jika tidak tentu warga akan menentang hal ini,”pintanya.
Data Wilayah Terdampak Rel Kereta
Rel KA Menuju Pelabuhan : Sekitar 6,4 KM
Desa Karangkiring Sudah bebas Desa Indro 20 KK Desa Sidorukun 50 KK Desa Pulopancikan 200 KK Kelurahan Bedilan 120 KK Kelurahan Kebungson 100 KK Kelurahan Pekelingan 140 KK Kelurahan Kemuteran 100 KK Kelurahan Kroman 250 KK Kelurahan Lumpur 200 KK Kelurahan Tlogopojok 30 KK
Lembaga Pendidikan :
Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Gresik
(fir/ris/radarsurabaya)
