Urai Kepadatan Penumpang KRL, Pemerintah Sediakan Bus Alternatif Gratis

Polana B. Pramesti, Kepala BPJT - republika.co.id
Polana B. Pramesti, Kepala BPJT - republika.co.id

JAKARTA – Meski sekarang masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetapi () masih tetap tinggi. Untuk mengurai kepadatan penumpang ini, melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun memutuskan untuk kembali mengoperasikan layanan bus alternatif yang dapat dipakai secara .

“Angkutan bus alternatif ini benar-benar hanya dioperasikan apabila terjadi lonjakan penumpang pada waktu tertentu. Jika tidak terjadi lonjakan, maka angkutan bus tersebut tidak akan dioperasikan,” papar Kepala BPJT, Polana B. Pramesti. “Hal ini untuk menegaskan agar keberadaan angkutan bus alternatif ini, meski gratis, tidak kemudian justru memberikan kelonggaran terhadap masyarakat yang tetap harus mematuhi pembatasan kegiatan selama masa pandemi.”

Operasional bus alternatif tersebut sebenarnya telah dimulai sejak awal bulan Januari 2021 lalu dan diharapkan berlangsung hingga Juni 2021. Operasi bus dilakukan setiap hari Senin pagi dari beberapa titik di sekitar di wilayah Bogor dan Stasiun Cikarang, Bekasi menuju Jakarta. Khusus bulan Februari 2021, ada 25 unit bus alternatif yang dioperasikan.

Dilansir dari Kompas, untuk titik keberangkatan dari Stasiun Bogor, terdapat alokasi 15 bus dengan waktu keberangkatan mulai 05.15 WIB dengan tujuan Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Tebet. Sementara, di titik keberangkatan Botani Square, terdapat dua unit yang beroperasi mulai pukul 06.00 WIB dengan tujuan Stasiun Juanda dan Stasiun Sudirman. Adapun untuk Stasiun Cilebut dan Depok, masing-masing disediakan dua bus alternatif.

“Selama masifnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Jabodetabek, penumpang KRL sebenarnya kembali dibatasi hanya 35 sampai 40 persen dari kapasitas, terutama pada saat PPKM dan PSBB yang kembali diberlakukan sejak 11 Januari 2021,” tambah Polana. “Namun ternyata, ada beberapa waktu tertentu yang terdata terjadi lonjakan penumpang sehingga berpotensi penerapan protokol kesehatan untuk menjaga jarak tidak maksimal. Karena itu, pemerintah memutuskan pada tahun 2021 penyediaan bus alternatif untuk antisipasi lonjakan penumpang di KRL ini kembali dilakukan.”