Jakarta – Pengangkutan logistik saat ini sebagian besar masih mengandalkan jalur darat, yaitu sebesar 90%. Akan tetapi, rupanya pemakaian moda kereta api sebagai alternatif pengangkut logistik hanya sekitar 8% saja.
“Persentasenya itu 8 persen KA (kereta api), 1 persen laut, 1 persen udara, dan 90 persen darat,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro di Jakarta, Rabu (11/10), seperti dilansir Tempo.
Menurut Edi, rendahnya pemakaian kereta api sebagai pengangkutan logistik lantaran banyak jalur kereta yang terputus. Misalnya saja di Pulau Sumatra, terdapat jalur kereta api sepanjang 1.176 km, namun belum terkoneksi secara utuh. Jalur tersebut berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. “Karena masih terpisah-pisah, jadi belum optimal untuk angkutan barang,” papar Edi.
Lebih lanjut Edi menuturkan, bila jalur tersebut dapat tersambung sepenuhnya, maka produksi tambang dan pertanian dari wilayah Sumatra dapat terangkut dan didistribusikan secara maksimal. Jalur yang masih terputus di Pulau Sumatra ada di Divisi Regional (Divre) I, seperti Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.
Sebagai uji coba, saat ini PT KAI berupaya untuk menambah 60 unit gerbong kereta barang Sumatra Selatan menjadi 120 unit gerbong. Langkah ini dilakukan demi melancarkan arus logistik di kawasan Sumsel. “Ini kami coba dulu dengan 120 unit gerbong. Ini akan sangat membantu program listrik 35 ribu megawatt, yang bahan bakunya batu bara,” ungkapnya.
Edi beranggapan bahwa angkutan barang dengan kereta api dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Di samping itu, angkutan kereta dinilai lebih efektif untuk mengangkut banyak muatan. Ke depannya KAI juga akan menambah gerbong kereta barang di Jawa Barat walaupun masih belum dipastikan berapa jumlahnya. Gerbong-gerbong kereta barang tersebut akan didatangkan ke Stasiun Gedebage, Bandung. “Peluang investasinya sebenarnya luar biasa,” ucapnya.
Pemerintah sendiri diketahui tengah mengarahkan angkutan barang lewat kereta. Salah satu langkah yang hendak dilakukan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan berat di jalan tol. Meski demikian, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda bidang Angkutan Barang, Ivan Kamadjaja mengaku keberatan jika jumlah kendaraan berat yang boleh melewati jalan tol Jakarta-Cikampek dibatasi. “Saya usul kenapa tidak situasional saja (terbatas hanya apabila sedang macet),” pungkasnya.
