Pimpin Proyek LRT Jabodebek, PT KAI Diguyur PMN Rp5,6 Triliun

JAKARTA – () telah ditunjuk untuk memimpin sekaligus sebagai investor ringan (light rail transit atau ) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Untuk menyukseskan proyek tersebut, berniat mengucurkan sebesar Rp5,6 triliun kepada PT KAI melalui skema penyertaan modal negara (PMN).

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menerangkan bahwa pembiayaan proyek LRT Jabodebek ini menggunakan skema kombinasi antara dana pemerintah dan investasi BUMN, dalam hal ini PT KAI dan PT Adhi Karya Tbk. “Jadi, nanti kombinasi antara pemerintah dengan BUMN. Pemerintah melalui PMN dan PSO (public service obligation),” jelasnya.

“Selain PMN ini, PT KAI juga diharapkan bisa mencari tambahan modal lainnya, kepada bank-bank BUMN, guna mendanai proyek LRT ini hingga selesai,” sambung Mardiasmo. “Skema ini juga dimaksudkan agar PT KAI bisa menjadi lebih fleksibel mencari .”

Meski demikian, diakui Mardiasmo, pihaknya belum menentukan apakah dana PMN ini akan dikeluarkan pemerintah dalam APBN-P 2017 atau APBN 2018. Sebab, jika melihat kebutuhan PT Adhi Karya Tbk, selaku pengerjaan proyek LRT, kedua opsi tersebut dianggap sebagai pilihan yang paling cepat. “Pilihannya di antara dua, apakah APBN Perubahan tahun ini atau di APBN 2018,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, menuturkan bahwa penambahan dana bagi PT KAI harus diputuskan oleh RI. Namun, penambahan dana ini memang perlu dilakukan karena PMN sebelumnya tidak cukup untuk mendanai proyek ini. “Karena itu, akan diberikan masa dan juga diberikan subsidi selama 12 tahun dan sumber subsidi bisa berasal dari APBN dan APBD DKI Jakarta,” jelas Sugihardjo.