Pembahasan tentang Jepang ataukah China yang akhirnya akan menangani proyek LRT dan kereta cepat nampaknya harus segera diakhiri. Presiden Joko Widodo akhirnya meminta secara langsung agar proyek kereta cepat LRT (Light Rail Transit) segera digarap, tak hanya dibahas saja. “Sudah 3-4 kali kita bicara (tentang) LRT, semoga hari ini tuntas dan segera dikerjakan,” ujar Presiden Jokowi di Kantor Presiden saat memberikan sambutan di pembukaan Acara Rapat Terbatas LRT, kemarin (18/8). “Sebetulnya sudah matang tetapi ini supaya ada sinkronisasi antar Penprov DKI dan pemerintah pusat, sore ini (kemarin) akan dituntaskan dan tak ada rapat lagi. Semoga tuntas dan segera dikerjakan,” tegasnya. Dalam Rapat tersebut hadir pula Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, yang ditemui oleh awak media sebelum mengikuti rapat menyatakan bahwa proyek seperti ini harusnya dilelang. “Tidak boleh ditunjuk langsung, sehingga mungkin pembangunannya akan mulai tahun depan, proses lelang butuh waktu kan,” kata Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok ini. Ahok juga menyampaikan harapannya agar proyek LRT ini segera dikerjakan, termasuk koridor VIII LRT yang direncanakan masuk ke Bandara. “Mudah-mudahan 2 koridor bisa dikerjakan awal tahun, saya juga tidak mau sekadar groundbreaking, terus berhenti,” paparnya.
Terkait Pengadaan kereta cepat dan LRT, Presiden Jokowi rupanya telah menyiapkan 2 Perpres (Peraturan Presiden) terkait kedua transportasi massal tersebut. “Akan ada 2 perpres yang kita sebut dengan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) dan high speed train Jakarta-Bandung,” ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi sangat berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. LRT nantinya bukan hanya akan dibangun di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa.
