Bandung – Proyek KA Cepat lagi-lagi menimbulkan perkara. Aas Mochamat Asor, Kepala Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, mengaku mendapat laporan dari warganya karena lahan rumah mereka dipatok oleh pihak tak dikenal. Aas pun mempertanyakan hal tersebut.
“Kami mendapatkan laporan dan pengaduan dari warga jika lahan dan rumah mereka telah dipatok oleh pihak asing tanpa meminta izin dan persetujuan dulu,” ungkap Aas, Senin (28/3).
Dari hasil pengamatannya di lapangan, Aas mendapati ratusan rumah warga di wilayah Desa Cilame telah dipatok untuk kepentingan proyek kereta cepat. Meski tak lagi mempertanyakan siapa pelakunya, Aas menyayangkan tindakan tersebut yang tidak dibarengi dengan sosialisasi dan meminta izin pada pemilik lahan.
Diakuinya, sekitar 2 bulan lalu sempat didatangkan perwakilan konsorsium pelaksana proyek tersebut yang menjelaskan rencana pembangunan kereta cepat. Namun setelah itu, tak pernah ada tindak lanjut atau informasi susulan. Terang saja, warga dibuat kaget dan resah dengan aksi pematokan lahan tersebut.
“Sebaiknya petugas melakukan sosialisasi dulu, jangan asal patok. Walaupun ini proyek nasional, tapi tetap saja ketika ada keluhan di masyarakat maka pemerintah desa yang akan jadi sasaran komplain duluan,” katanya.
Menanggapi keluhan warganya, Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui minimmnya informasi terkait pemasangan patok pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayahnya. Hingga saat ini, informasi yang didapat hanya sebatas kegiatan survei lokasi dari PT. KCIC. Informasi melalui surat itupun baru diterima pada hari Senin (28/3).
“Kami akui informasi dari PT. KCIC selaku pelaksana pembangunan kereta cepat belum begitu banyak, untuk itu kami mohon maaf kepada masyarakat karena informasi yang kami dapat juga terbatas,” ujar Abubakar.
