SAMARINDA – Nasib megaproyek Jalur Kereta Api Trans Kalimantan terancam distop oleh pemerintah setelah Joko Widodo menjadi kepala negara. Rencana diberhentikanya pembangunan rel kereta api yang melintasi jalur Kubar, Balikpapan dan PPU diungkapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat bertemu dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Jakarta beberapa hari lalu.
Proyek ini didanai oleh investor asing asal Rusia, yakni PT Russian Railways sebesar USD 2.423,11 juta atau sekitar Rp 20 triliun. Rencana Penghentian proyek jalur kereta api sepanjang 203 kilometer tersebut membuat geram sejumlah pihak, termasuk Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal. Menurutnya pemerintah pusat tidak punya alasan yang logis dalam menghentikan proyek yang sudah dimulai tersebut.
“Kita mau tahu dulu apa alasan mereka,” ujar Mukmin sebagaimana dikutip Samarinda Pos, Senin (10/11).
Tanggapan serupa juga disampaikan Pemprov Kaltim melalui Plt Sekprov Rusmadi yang menilai rencana tersebut tak berdasar. Menurutnya, pembangunan jalur kereta api sangat bermanfaat melihat potensi sumber daya alam melimpah di daerah pedalaman dan perbatasan.
“Perlu ditegaskan, keberadaannya sudah menjadi kebutuhan. Pemerintah pusat tidak bisa semena-mena karena pembangunan itu ada di daerah. Apa logikanya? Kecuali, pemerintah pusat mau mengganti investasi itu dengan APBN,” katanya seperti dikutip Kaltimpost.
Kedepanya, jalur tersebut juga diproyeksikan untuk transportasi pengangkut penumpang. Keberadaan kereta api Trans Kalimantan dianggap dapat menimbulkan multiplier effect yang begitu luas bagi perekonomian di provinsi paling Timur Kalimantan ini.
