JAKARTA – Proyek keret cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya diharapkan dapat ‘bersaing’ dengan moda transportasi angkutan udara yang menggunakan pesawat terbang. Karena itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menginginkan agar kereta ini bisa mencapai kecepatan maksimal 160 km per jam.
“Kami sebenarnya ingin membuat kereta semi-cepat dengan kualifikasi kecepatan 160 km per jam,” kata Budi seperti dikutip dari Antara. “Untuk mencapai hal tersebut, ada dua hal minimal yang harus dilakukan, yaitu dengan elektrifikasi atau sistem listrik dan yang kedua harus menghilangkan 100 lintasan sebidang.”
Budi lantas membandingkan revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya dengan moda transportasi pesawat terbang. Dikatakannya, penumpang yang menggunakan pesawat untuk mobilisasi Jakarta ke Surabaya membutuhkan waktu setidaknya 3,5 jam, termasuk 2 jam untuk waktu tunggu. Nah, kalau kereta ini bisa mencapai 5 jam, maka akan kompetitif. “Tetapi, kalau sampai 7 jam, menjadi tidak ada suatu lompatan,” sambung Budi.
“Pemerintah sangat memerhatikan sisi manfaat bagi masyarakat dan karenanya menghindari investasi besar dan mahal namun hanya memberikan manfaat yang kecil,” tandas Budi. “Kita saat ini mencari suatu ekuilibrium tertentu untuk membangun kereta api Surabaya yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.”
Saat ini, pra-studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut masih terus digarap oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Meski ada permintaan, namun pemerintah menyerahkan seluruh hasil kajian kepada lembaga riset tersebut. “Kami serahkan kepada BPPT untuk memberikan alternatif, apakah menggunakan kereta listrik atau dengan mesin diesel,” imbuh Budi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, telah mengemukakan bahwa kajian pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya hingga saat ini masih dilakukan oleh BPPT, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), dan juga pihak Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dari Jepang. Keputusan mengenai mekanisme kereta akan ditentukan pada bulan Agustus 2017 atau bertepatan dengan penyelesaian kajian.
