Jakarta – Megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali mendapat sorotan, terlebih setelah anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyampaikan kecurigaannya tentang dugaan adanya markup pada proyek besar tersebut. Hal ini disampaikan oleh Masinton pada Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara rapat dengan pimpinan lembaga antirasuah, kemarin (27/1).
“Kereta api cepat di Iran menggunakan kontraktor yang sama, jarak tempuh lebih jauh, biaya lebih murah. Di Indonesia bisa saja presiden tak diberikan informasi yang utuh. BUMN ini kan dibentuk konstitusi, apakah ada markup di sini?” kata Masinton.
Menegaskan kembali ucapannya, Masinton mempertanyakan mengapa proyek KA cepat Jakarta-Bandung diperkirakan menghabiskan dana USD 5,5 miliar. Padahal, proyek serupa di Iran hanya menelan anggaran sebanyak USD 2,7 Miliar.
Sepakat dengan Masinton, Tjatur Septo Edy yang juga Anggota Komisi III DPR memandang perlunya turut campur KPK untuk mengawasi kantor-kantor Kementrian. Apalagi, pemerintah sedang giat-giatnya mengerjakan berbagai proyek yang akan menyedot dana APBN 2016.
“Karena pengawasan ini juga bagian dari upaya tugas KPK dalam hal pencegahan,” lanjut Tjatur.
Terkait tugas KPK dalam hal koordinasi dan supervisi, Tjatur menilai KPK masih harus berupaya mempererat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia.
“Menurut saya, keberhasilan KPK tidak diukur dari banyaknya orang masuk penjara. Tapi bagaimana angka korupsi itu semakin sedikit,” tuturnya.
