Subsidi Dikurangi, Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik

KRL - www.krl.co.id

JAKARTA – Kabar kurang menyenangkan datang bagi masyarakat yang sering bepergian menggunakan . Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) diberitakan sedang mengajukan pengurangan public service obligation () ke . Jika permintaan itu disetujui, maka kemungkinan besar akan naik.

“Kami memang tengah mengajukan PSO yang lebih tepat sasaran kepada Kementerian Perhubungan,” jelas Direktur Teknik dan Sarana PT KCI, Fredi Firmansyah. “Karena, semakin lama, subsidi semakin membengkak. Coba lihat dari 2013 ke 2017, volume naik 100 persen. Sementara, di wilayah ini juga belum ada LRT.”

Menurut catatan perusahaan, dari tahun ke tahun, rata-rata volume penumpang KRL memang terus meningkat, mulai tahun 2013 hingga 2017. Pada tahun 2013 lalu, KRL tercatat menampung 431.886 penumpang, lalu naik ,menjadi 566.530 penumpang pada tahun 2014, kemudian naik lagi menjadi 705.556 penumpang di tahun 2015, dan melonjak hingga 993.992 penumpang di tahun 2017.

Menurut Fredi, subsidi yang diberikan pemerintah, yaitu sebesar Rp1,29 triliun (tahun 2018), tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin, melainkan juga masyarakat yang tergolong mampu. Nah, pihaknya berharap agar PSO itu lebih tepat sasaran, diberikan langsung ke orang (penumpang) yang kurang mampu.

“Intinya begini, yang penumpang bayar sekarang itu hanya 45 persen dan 55 persen sisanya ditanggung oleh pemerintah. Nanti, jika subsidi dicabut, maka warga yang mampu akan membayar tarif 100 persen,” sambung Fredi. “Meski demikian, penumpang yang tidak diberikan subsidi takkan dikenakan tarif yang mahal, maksimal Rp13.000 untuk terjauh.”

Meski memiliki niatan yang baik, namun kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sehingga kemacetan di area ibukota semakin parah. Untuk mencegah hal tersebut, mungkin salah satu solusinya adalah pemerintah melakukan secara bertahap di akhir pekan. “Karena, subsidi ini intinya untuk hari kerja, bagi orang yang menggunakan KRL,” kata Pengamat dari Masyarakat Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.