JAKARTA – Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghapus subsidi kereta api jarak jauh tinggal menunggu persetujuan DPR. Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, subsidi kereta api jarak jauh selama ini tidak tepat sasaran. Sebab, sebenarnya masyarakat tidak menggunakan kereta api itu setiap hari.
Dia menyatakan, sebelum ada rencana penghapusan subsidi kereta api jarak jauh, Kemenhub melakukan survei di stasiun-stasiun besar seperti Stasiun Pasar Senen dan Gambir. Hasilnya, jumlah penumpang kereta jarak jauh tidak bisa memenuhi jumlah gerbong yang disediakan. “Dari delapan gerbong yang disediakan, hanya enam gerbong yang terisi,” jelasnya.
Jumlah itu masih kalah jika dibandingkan dengan kereta api komuter dan KRL. Bambang menyatakan, dalam sehari, jumlah penumpang kereta komuter dan KRL bisa mencapai 700 ribu orang. “Kalau kereta jarak jauh, tidak sampai 700 ribu. Paling banyak hanya saat weekend atau hari-hari libur,” ucapnya.
Pertimbangan lain, daya beli masyarakat terus naik dari tahun ke tahun. Bambang mengungkapkan, dirinya pernah bertanya ke pada seseorang yang akan pergi dari Jakarta ke Semarang. Dari hasil interview itu, dia mendapat hasil bahwa biaya taksi lebih mahal daripada harga tiket kereta api. “Taksinya lebih dari Rp 50 ribu, sedangkan kereta api dari Jakarta–Semarang hanya Rp 35 ribu. Berarti, mereka sudah mampu dan mau membeli tiket kereta,” paparnya.
Dia menjelaskan, uang subsidi tersebut akan dialihkan ke kereta api komuter dan KRL. Misalnya, kereta api di Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, Jogjakarta, Solo, dan Semarang. Selain itu, Kemenhub berencana membuka jalur kereta perintis. Menurut dia, kereta perintis itu merupakan kereta rute baru untuk membuka pasar.
Ada beberapa kota yang akan dilewati jalur perintis. Misalnya, Sumatera dan Sulawesi. Untuk Sumatera, Kemenhub bakal membuka jalur di Medan dan sekitarnya. Untuk Sulawesi, tahap awal akan dibuka di Makassar ke Pare-Pare.
Lebih lanjut, mantan ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menuturkan bah wa kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh. Kereta api akan tetap menjadi pilihan transportasi masyarakat. Sebab, jalan darat sudah penuh sesak dengan kendaraan.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Kereta Api Ditjen Per keretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya usulan tersebut. Dia menyatakan, rencana penghapusan subsidi itu masih dimatangkan Kemenhub dan DPR. “Kami masih rapat membahas usulan itu,” katanya.
Menurut dia, kereta jarak jauh bukan kebutuhan sehari-hari karena hanya digunakan sekali dalam sebulan. Karena itu, dia memandang subsidi tersebut lebih tepat digeser ke KRL dan komuter. “KRL dan komuter justru sangat membutuhkan PSO,” ucapnya.
Sementara itu, jumlah penumpang KRL ekonomi terus melonjak. Pada 2011 total 55.094.836 penumpang dan pada 2012 turun menjadi 46.511.205 orang. Namun, pada 2013 kembali naik menjadi 112.840.787 penumpang. “Kenaikan penumpang itu menjadi pertimbangan kami untuk mengalihkan PSO ke KRL,” terangnya. (aph/c5/sof/jpnn)
