JAKARTA – Sejumlah pakar meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, dengan harga tiket yang ditaksir mencapai Rp200 ribu per penumpang, dinilai tidak akan menarik animo masyarakat. Calon penumpang pun dikatakan akan masih lebih memilih kereta api biasa menuju Bandung jika frekuensi perjalanan ditambah.
“KA cepat Jakarta-Bandung pada dasarnya tidak visible. Kalau misalnya kereta cepat itu Jakarta-Semarang atau Jakarta Surabaya, mungkin akan menarik demand,” ujar Ketua Institut Transportasi (Instran), Darmaningtyas, dikutip Republika. “Sebab, jika KA cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan tarif Rp200 ribu, tidak banyak masyarakat menggunakannya.”
Meski saat ini pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung menyentuh angka delapan persen, Darmaningtyas tetap menilai hal tersebut tidak akan berpengaruh. Ia menyebut perkembangan pembangunan tersebut sama sekali belum signifikan. Pasalnya, sudah tiga tahun berjalan, progres masih sekitar delapan persen.
“Walau pemerintah menargetkan KA cepat Jakarta-Bandung dapat selesai pada tahun 2021, namun hal tersebut kemungkinan besar tidak akan tercapai,” sambung Darmaningtyas. “Sebab, hingga saat ini konstruksi fisiknya sama sekali belum dimulai. Bahkan, pembebasan lahan juga masih akan menjadi permasalahan karena pemilik tanah sudah mengetahui akan dikomersialkan.”
Sementara itu, PT Wijaya Karya menargetkan progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mencapai angka 55 persen hingga akhir tahun 2019 mendatang. Pada akhir tahun kemarin, proses pembangunan hanya mencapai sekitar lima persen. Perusahaan sendiri optimistis karena didukung pembebasan lahan yang sebagian besar surah selesai dilakukan.
Pada tahun ini, ada sejumlah fokus pengerjaan yang akan dilakukan, yaitu pembangunan fondasi, pembuatan terowongan, dan pemasangan track. Namun, untuk track, baru bisa dikerjakan setelah fondasi selesai dibangun. Urutan kerjanya adalah fondasi terlebih dahulu, dudukan rel, kemudian rel lewat terowongan.
“Target progres (akhir 2019) adalah 55 persen,” kata Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana. “Perusahaan akan bekerja seefektif dan secepat mungkin untuk mengejar target selesainya proyek ini pada 2021 mendatang. Jadi, semuanya dikejar (diselesaikan). Pokoknya pada tahun 2019 ini harus mencapai 55 persen.”
