Sidoarjo – Menjelang pertengahan 2015, Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Sidoarjo belum bisa menunjuk konsultan appraisal untuk pembebasan lahan frontage road (FR).
Hal itu karena masih ada lahan warga yang tumpang tindih dengan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dari Waru hingga Buduran.
Kemarin (13/5), Dinas PU Bina Marga menggelar rapat koordinasi dengan PT KAI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), delapan kepala desa, dan tiga camat. Kepala Dinas PU Bina Marga Sigit Setyawan mengatakan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk menuntaskan masalah lahan yang tumpang tindih. PT KAI membawa ground card yang dijadikan patokan batas lahannya. “Nantinya warga akan diminta untuk menunjukkan bukti batas lahan dengan sertifikat masing-masing,” kata Sigit.
BPN Sidoarjo pun meminta waktu satu minggu untuk menginventarisir ulang jumlah lahan yang tumpng tindih. Sebelumnya, lahan yang tumpang tindih diperkirakan mencapai 53 bidang. Namun, BPN belum bisa memastikan angka tersebut.
Sigit melanjutkan, hingga batas lahan tanah selesai ditentukan, pihaknya belum bisa berbuat banyak untuk melakukan pembebasan lahan FR. Dia berharap masalah batas lahan ini bisa segera diselesaikan agar Dinas PU Bina Marga bisa menunjuk konsultan appraisal.
“Mudah-mudahan pekan depan sudah klir dan BPN bisa segera menerbitkan peta bidang. Dengan begitu, kami langsung menunjuk konsultan appraisal untuk menghitung harga setiap bidang,” ujarnya. (nis/rek)
